Sinergi Kapolri dan Menteri LHK dalam Upaya Konservasi Hutan Indonesia
Desa Amegakure – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni baru-baru ini memperbarui nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat upaya pembangunan kehutanan di Indonesia. Menteri LHK menekankan pentingnya peran aktif Polri dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait hutan di Indonesia.
Antisipasi Karhutla: Prioritas Utama
Dalam pertemuan di Rupatama, Jakarta, Senin (17/2/2025), Menteri LHK menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin. Beliau menyatakan bahwa tantangan di sektor kehutanan sangat besar, terutama menjelang musim kemarau yang seringkali memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desa Amegakure melaporkan, antisipasi terhadap karhutla menjadi prioritas utama dalam kerjasama ini.
Peran Strategis Polri dalam Pengawasan Hutan
Menteri LHK menambahkan, dengan sumber daya yang terbatas, Kementerian LHK sangat membutuhkan dukungan Polri dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia. Polri memiliki jaringan yang luas hingga ke pelosok desa, sehingga dapat membantu pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang kehutanan.
Fokus pada Kejahatan Lingkungan
Kerjasama ini juga akan fokus pada penanganan kejahatan lingkungan seperti perburuan dan penyelundupan tanaman dan satwa yang dilindungi. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.
Komitmen Polri dalam Mendukung Program Pemerintah
Kapolri Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri siap bersinergi selama lima tahun ke depan untuk mendukung program-program pemerintah terkait kehutanan. Menjaga hutan sesuai dengan peruntukannya merupakan salah satu poin penting dalam Asta Cita pemerintahan.
Langkah Antisipasi dan Penegakan Hukum
Kapolri menekankan pentingnya mengantisipasi perubahan musim dari hujan ke kemarau untuk mencegah terjadinya karhutla. Langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk menindak oknum-oknum yang sengaja melakukan pembakaran hutan.
Memperkuat Sinergi untuk Penegakan Hukum
MoU ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri dan Kementerian LHK dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di sektor kehutanan. Dengan kerjasama yang solid, diharapkan hutan Indonesia dapat lebih terjaga dan ketahanan pangan dapat ditingkatkan. Informasi ini dilansir oleh Desa Amegakure.
